Pringsewu, Seruntingnews.com – Maraknya spanduk dan banner di seputaran Pringsewu tentang penolakan Cakada yang terlibat aliran dana teroris menarik perhatian pemerintah pusat. Informasi yang beredar tim dari Pusat Pelaporan Analisis dan Keuangan (PPATK) ternyata telah berada beberapa hari di Kabupaten Pringsewu.
Informasinya Cakada Pringsewu terpilih RP dilakukan pemeriksaan oleh tim PPATK, Senin 23 Desember 2024. Hal itu diungkapkan oleh Sugeng Ariyanto Ketua Rumah Gibran Pringsewu, Selasa (24/12/2024).
Ihwalnya Sugeng dihubungi oleh Ustad Iqbal Abdul Aziz mengajak bertemu untuk membahas tentang pembangunan Kabupaten Pringsewu. Akhirnya pertemuan dilakukan di salah satu caffe di Pringsewu, Minggu 22 Desember 2024.
Ternyata selain membahas Pringsewu juga ikut dibahas terkait kedatangan tim PPATK dan Mabes TNI yang sedang menyelusuri terkait dugaan aliran dana teroris di Pringsewu.
Bahkan saat itu dia Ustad Iqbal Abdul Aziz mempertanyakan motivasi surat saya ke PPATK dan Densus 88 untuk menyelusuri terkait aliran dana teroris di Pilkada Lampung.
Sehingga menyebabkan tim PPATK turun ke Pringsewu, akibatnya Cakada terpilih RP dijadualkan Senin, 23 Desember 2024 dilakukan klarifikasi oleh pihak PPATK dan tim yang terdiri dari belasan orang.
“Saya dituduh buat gaduh Pringsewu dengan surat saya ke PPATK dan Densus 88 sehingga menyebabkan Cakada diperiksa PPATK,” ujar Sugeng.
“Demi Allah mas saya tidak pernah menyebutkan nama seseorang atau pribadi dalam surat yang ditujukan ke PPATK dan lain-lainnya,” sumpah Sugeng.
“Saya meminta agar pemerintah jangan lalai terhadap Isyu dugaan adanya aliran dana teroris ke calon kepala daerah di Lampung,” ujar Sugeng Riyanto ketua Rumah Gibran Pringsewu, Selasa (24/12/2024), kepada wartawan.
Sementara itu, Johan Syahril Ketua Umum Ormas Garuda Berwarna Nusantara, saat dimintai pendapatnya mengatakan, pemerintah pusat atau pihak aparat penegak hukum untuk lebih responsif dan memberi perhatian lebih kepada Kabupaten Pringsewu.
“Karena dari 15 pilkada di Lampung hanya Kabupaten Pringsewu menjadi pusat perhatian sehingga tim dari PPATK dan pihak aparat lainnya sampai turun ke Pringsewu.
“Saya minta aparat intelijen seperi BIN maupun Intelkam Polri, Bais dan komunitas Intelijen lainnya menyeriusi isu-isu terkait teroris yang merupakan kategori Ekstra Ordinary Crime, jangan sampai kebobolan dan mengganggu program Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Johan.
“Bahkan bila perlu kami (Ormas Garuda Berwarna Nusantara, red) akan membuat surat secara resmi kepada pak Aris Marsudiyanto Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus untuk lebih memperhatikan Kabupaten Pringsewu terkait isu-isu terorisme,” pungkas Johan Syahril. (*)
