Oleh : Candrawansah
(Dosen UML Lampung)
Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Lampung pada 20 Februari 2025 akan dihadapkan pada tantangan signifikan: merealisasikan janji politik di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pemangkasan anggaran ini berpotensi menghambat realisasi program-program pembangunan dan menimbulkan dilema bagi para pemimpin daerah.
Para kepala daerah terpilih harus mampu menjalankan roda pemerintahan secara optimal, meskipun dengan anggaran yang terbatas. Janji-janji politik yang tertuang dalam visi, misi, dan program kerja mereka akan menjadi sorotan utama masyarakat. Kegagalan dalam memenuhi janji-janji tersebut dapat berdampak serius, berupa kritik publik, demonstrasi, dan penurunan citra.
Situasi ini diperumit oleh status beberapa kepala daerah incumbent. Walikota Bandar Lampung (Eva Dwiana) dan Bupati Lampung Barat (Parosil) tidak dapat mencalonkan diri lagi karena telah menjabat dua periode. Sementara kepala daerah lainnya masih memiliki kesempatan untuk periode kedua dan harus menjaga citra politik mereka agar dapat melanjutkan kepemimpinan.
Kabupaten Pesawaran, yang masih dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi, menambah kompleksitas situasi. Kepastian kepemimpinan di kabupaten ini akan turut menentukan dinamika politik dan pembangunan di Provinsi Lampung.
Oleh karena itu, kepala daerah di Lampung harus mampu memaksimalkan anggaran yang ada untuk merealisasikan janji-janji politik dan menjaga kepercayaan publik. Strategi yang cermat, prioritas yang jelas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi efisiensi anggaran akan menjadi penentu keberhasilan kepemimpinan mereka dalam periode mendatang.
Semoga Lampung terus jaya.
