Jakarta, SeruntingNews – Presiden Prabowo Subianto merencanakan untuk merubah sistem Pilkada mendapat dukungan berbagai pihak. Terbaru dari Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Golkar, Rycko Menoza.
Menurut Rycko Menoza bahwa pilkada langsung memerlukan biaya yang fantastis baik bagi negara maupun tokoh politik. Rycko menilai usulan ini dapat mengurangi praktik politik transaksional yang kian marak saat ini.
“Saya apresiasi dan sepakat dengan pernyataan itu. Biaya politik saat ini semakin tinggi dan cenderung materialistis. Pada akhirnya juga mempengaruhi masyarakat,” kata Rycko dalam acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/22).
Rycko menyebut banyak calon kepala daerah yang menawarkan imbalan berupa uang untuk memperoleh suara dari pemilih. Ini akam menciptakan pola pikir di masyarakat bahwa suara mereka layak dihargai dengan imbalan uang.
“Istilah seperti ‘nomer piro wani piro’ (nomor berapa, bayar berapa) dan serangan fajar menjadi hal lumrah di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemilih lebih memprioritaskan keuntungan finansial dibandingkan kualitas dan kapabilitas calon,” tegas Rycko.
Lebih lanjut, Rycko mengatakan bahwa praktik politik transaksional berpotensi menciptakan kepala daerah yang rentan terhadap korupsi karena mereka akan mencari cara untuk mengembalikan modal besar yang telah dikeluarkan selama kampanye.
“Sistem demokrasi kita saat ini tidak dalam kondisi baik. Jika gagasan Presiden Prabowo terealisasi, kita dapat melahirkan kepala daerah yang berintegritas dan kapabel, serta mengurangi potensi korupsi di lingkungan pemerintahan,” pungkas Rycko.
Sebelumnya, gagasan Prabowo Subianto soal rencana ingin merubah sistem Pilkada ramai diperbincangkan berbagai kalangan. Prabowo menyarankan agar gubernur, wali kota, dan bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan melalui pilkada langsung. (*)
