Way Kanan, Seruntingnews – Ratusan lebih honorer berstatus R2 dan R3 hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 tahap 1 menggelar aksi protes di kantor Bupati Way Kanan, Selasa 14/01/2025.
Para pengunjuk rasa yang di terima Sekda Kabupaten Way Kanan Saipul didampingi Kadis P & K Machiavelli Herman Tarmizi, Kepala Inspektorat Arie Antony Thamrin, Kepala BKPSDM Andika Saputra.
Sekda terima perwakilan dari pengunjuk rasa di ruang rapat utama dan berjanji akan memperjuangkan hak guru honorer.
“Kami menuntut perubahan dan keadilan terkait penandatanganan database Non-ASN BKN R2 dan R3 ke dalam sistem PPPK penuh waktu, bukan hanya waktu paruh, mengingat tidak tersedia formasi sesuai kebutuhan anggaran pelamar,” kata Juru bicara aksi damai, Tarmizi dalam orasinya.
Ia menyebutkan, kami adalah para honorer yang telah mengabdi puluhan tahun dan tinggal menunggu pensiun namun belumpp diangkat menjadi PPPK. Kami berasal dari kelompok perwakilan dinas pendidikan yang sudah lama mengabdi.
Bahkan kehormatan berstatus R2 dan R3 yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan penuh dedikasi di berbagai lini pelayanan publik, menuntut pengakuan yang layak dan kebijakan berpihak pada masa depan.
Honorer berstatus R2 dan R3 yang sudah lama mengabdi, meminta pemerintah terkait penambahan formasi PPPK sesuai kebutuhan anggaran pelamar. Selain itu transparansi dan akuntabilitas proses mengetik PPPK.
“Kami hanya meminta keadilan dan kepastian atas masa depan kami kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mendengarkan suara kami,” harap Tarmizi S.Pd.
Selanjutnya, perwakilan dari guru honorer Kuryani Saputra menyatakan menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum mengumumkan database non-ASN BKN (R2, R3) sebagai PPPK full time.
“Kami menuntut agar perekrutan honorer yang terdaftar di database BKN diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan rekrutmen CPNS baru. Kami adalah tenaga non-ASN yang sudah mengabdi dan layak mendapat pengakuan lebih,” tuturnya.
Sementara, Sekda Way Kanan Saipul didepan massa aksi menyampaikan, tuntutan honorer kategori R2 dan R3 yang telah masuk ke database Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke Pemerintah Pusat. Dia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Pemerintah Pusat.
“Tuntutan mereka akan disampaikan, kami menyetujui tuntutan mereka akan disampaikan ke pusat,” kata dia, usai membahas masa aksi honorer.
Aksi intensifikasi ini, menurut Tarmizi S.Pd, adalah puncak dari kekecewaan guru honorer yang tak kunjung mendapatkan kepastian. Mereka hanya berharap pemerintah segera menuntaskan janji untuk merekrut seluruh honorer menjadi PPPK.
“Kami sudah mengabdi meskipun digaji berbeda dengan ASN, tapi kami tetap setia jadi segera tuntaskan saja, melalui beberapa tahap,” tegasnya.
Dalam orasinya, Tarmizi juga mengungkapkan adanya ancaman dan intimidasi yang diterima oleh para guru kehormatan agar tidak mengikuti aksi kompresi ini.
“Tolong menghentikan ancaman terhadap teman-teman guru honorer yang tidak diizinkan berangkat ke sini, tidak ada lagi kata evaluasi kinerja guru honorer yang tidak ikut aksi. Saya yakin banyak teman-teman mendapatkan intervensi dan intimidasi. Kami bukan penjahat.! Kami hanya memperjuangkan hak,” serunya lantang.
Hendri, seorang guru honorer yang turut hadir dalam aksi mengungkapkan terhadap kondisi yang dihadapi guru honorer selama ini. Ia menuturkan bahwa banyak guru honorer yang bekerja dengan upah minimal.
“Kondisi kami sangat memprihatinkan dan kami bekerja dengan gaji seadanya oleh karena itu, kami menuntut keadilan bagi guru honorer yang telah mengabdikan seumur hidupnya untuk pendidikan,” ungkap Hendri.
Dia juga mengeluhkan ketimpangan dalam perlakuan terhadap guru honorer dan ASN. “Gaji kami hanya Rp 2.00.000 setiap bulan, dengan jam kerja dari pagi hingga sore, sama seperti ASN. Bahkan kami sering dijadikan kambing hitam untuk menjalankan tugas ASN,” tandasnya.
Selama aksi mendapatkan pengamanan dari unsur kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Way Kanan hingga aksi tersebut selesai dan membubarkan diri secara tertib. (Sab)
