Seruntingnews.com Pesisir Barat – Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pelaksanaan visi-misi Bupati – Wakil Bupati Pesibar dan efisiensi anggaran, di ruang rapat Bupati Lantai 4 Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Senin (10/3/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri juga Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., para Asisten, Staf Ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh Kabag, dan Camat.
Pj. Sekda, Tedi Zadmiko menegaskan bahwa, Pemkab Pesibar berkomitmen untuk bekerja semaksimal mungkin melalui kerjasama dan komunikasi yang baik mulai dari tingkat para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kabag, para Camat, hingga di tingkat pemerintah pekon, serta seluruh lapisan masyarakat.
“Tak terkecuali didalamnya termasuk Forkopimda, legislatif, partai politik (Parpol), Organisasi Masyarakat (Ormas), media, dan LSM untuk berkolaborasi bersama dalam mendukung Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati dan seluruh upaya peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tegas Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.
Pj. Sekda, Tedi Zadmiko menerangkan, dalam waktu dekat dijadwalkan akan dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pesibar 2025-2029, tentu Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Pesibar juga menjadi Visi dan Misi daerah dan diharmonisasikan dengan kebijakan Presiden, target kinerja kementerian dan lembaga, kebijakan strategis Pemprov Lampung serta janji kerja Bupati – Wakil Bupati pada saat pilkada.
“RPJMD sendiri merupakan dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan strategi pembangunan, kebijakan umum, serta program prioritas dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunannya mengacu pada pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta pendekatan top-down dan bottom-up guna memastikan perencanaan yang holistik dan komprehensif,” jelas Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.
Lanjut Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, berkaitan dengan itu program prioritas daerah hendaknya mendapatkan perhatian utama dalam penyusunan RPJMD Pesibar 2025-2029 maupun Rencana Strategi (Renstra) pada tingkat OPD sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, serta unsur pendukung yakni sektor perencanaan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), sektor pengawasan melalui Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Program-program prioritas tersebut diantaranya. Pertama, menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan konektivitas daerah. Ketiga, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendidikan. Keempat, peningkatan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi memiskinan. Keenam, efektivitas koordinasi terkait sentral administrasi dan kebijakan strategis. Dan ketujuh, transformasi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi,” papar Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.
Masih kata Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, dalam rakor tersebut menghasilkan beberapa poin yaitu menyesuaikan RPJMD dengan visi-misi Bupati – Wakil Bupati, janji politik dan renstra setiap OPD untuk nantinya dilakukan penataan APBD secara bersama. Selanjutnya, Melaksanakan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. “Poin berikutnya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terladu dan Satu Pintu (DPMPTSP) meningkatkan pelayanan publik terutama di Mall Pelayanan Publik (MPP), (*)
