Bandar Lampung, Seruntingnews.com –
Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Aprozi Alam, berkomitmen mendorong kebijakan untuk memperkuat moderasi beragama demi terciptanya masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera.
Menurut Aprozi, moderasi beragama sebagai kunci menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman bangsa Indonesia.
Sebagai negara dengan masyarakat multikultural, Indonesia menghadapi tantangan dalam merawat toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
“Moderasi beragama bukan hanya sebuah pilihan, melainkan kebutuhan dalam menjaga keutuhan bangsa. Dengan pendekatan yang inklusif, moderasi beragama mampu menjadi landasan untuk mencegah konflik, mempererat persaudaraan, dan mewujudkan kedamaian,” ujar Aprozi Alam dalam pernyataan resminya di acara dialog moderasi beragama di Kanwil Kemenag Lampung, Sabtu (21/12).
Aprozi menggarisbawahi bahwa moderasi beragama menekankan pada sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan tanpa menghilangkan identitas masing-masing.
“Nilai-nilai ini harus diperkuat melalui pendidikan, penguatan peran tokoh agama, dan kebijakan yang berpihak pada kerukunan,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, Aprozi Alam menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung program moderasi beragama.
“Kita harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan mampu mencerminkan semangat toleransi, seperti peningkatan dialog antaragama, penguatan pendidikan multikultural, dan dukungan terhadap keberagaman budaya lokal,” jelas anggota Fraksi Golkar Dapil Lampung II ini.
Dalam kesempatan itu, Aprozi Alam juga mengajak semua elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama.
“Mari kita jadikan moderasi beragama sebagai gaya hidup sehari-hari. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai teladan dunia dalam mengelola keberagaman,” tutupnya.
Acara dialog moderasi beragama juga dihadiri Kakanwil Kemenag Lampung Dr. Puji Raharjo, Ketua FKUB Provinsi Lampung Prof. Dr. H. M. Bahruddin dan sejumlah tokoh agama. (**)
